Jumat, 11 Mei 2012

TANYA JAWAB TENTANG "PENYESUAIAN PANGKAT DAN JABATAN GURU"

Tanya 1: Kapan mulai diberlakukannya Permeneg PAN dan RB no 16 Thn 2009 itu?

Jawab: Permen PAN dan RB no 16 Thn 2009 itu mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2013. Namun mengingat thn pelajaran baru di sekolah adalah bulan Juni, maka Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) mulai diberlakukan bulan Juni tahun 2013, sesuai dengan dimulainya thn pelajaran baru di sekolah/ Madratsah.

Tanya 2: Bagaimana pangkat/ jabatan dan angka kredit para guru yang saat ini masih berdasarkan peraturan yang lama?

Jawab: Mereka para guru itu nantinya mulai tanggal 1 Januari 2013 akan mendapatkan SK Impasing (Penyesuaian) pangkat dan jabatan termasuk angka kreditnya disesuaiakan dengan peraturan yang baru / Permeneg PAN & RB no 16 thn 2009.

Tanya 3: Peraturan mana yang mengatur tentang Impasing (Penyesuaian) pangkat dan jabatan termasuk angka kreditnya itu?

Jawab: Hal itu diatur dalam Permendiknas NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL GURU.

Tanya 4: Bagaimana para guru yang saat ini masih golongan II/a, II/b. II/c dan II/d, sefangkan dalam Permeneg PAN & RB no 16 Thn 2009 itu pangkat terendah adalah III/a ?

Jawab:
  1. Bagi mereka yg belum memiliki ijazah S1/D4 yang sesuai denganbidang tugasnya, belum bisa disesuaiakan pangkat dan jabatannya (Pasal 3 ayat 1 Permendiknas no 38/2010)  dan disarankan untuk melanjutkan ke S1/ D4 kemudian setelah lulus baru mengusulkan penyesuaian ijazah.
  2. Bagi mereka yg telah memiliki ijazah S1/D4 yang sesuai dengan bidang tugasnya, langsung disesuaiakan pangkat dan jabatannya dengan Guru Pertama, Gol III/a (Pasal 3 ayat 2 Permendiknas no 38/2010)
  3. Bagi mereka yang telah memiliki golongan III/a ke atas, meskipun belum memiliki ijazah S1/ D4, akan disesuaiakan pangkat dan jabatannya sesuai dengan pangkat/ gol terakhir yang dimiliki guru tersebut (Pasal 3 ayat 3 Permendiknas no 38/2010)
Tanya 5: Apa persyaratan untuk mendapatkan penyesuaian pangkat dan jabatan guru itu?

Jawab: 
Persyaratan guru untuk memperoleh penyesuaian jabatan fungsional guru terdiri atas:
  1. memiliki pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a, dan jabatan Guru Madya;
  2. memiliki penetapan angka kredit terakhir; dan
  3. masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru pembimbing (Pasal 4 Permendiknas No. 38/2010)
Tanya 6: Siapa yang berwenang menetapkan penyesuaian jabatan fungsional guru itu?

Jawab: Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian jabatan fungsional guru adalah.
  1. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menetapkan penyesuaian jabatan fungsional guru bagi Guru Madya pangkat Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e baik guru di lingkungan instansi pusat maupun daerah, dan Guru Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e bagi guru yang diperbantukan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
  2. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menetapkan penyesuaian jabatan fungsional guru bagi jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya;
  3. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur untuk menetapkan penyesuaian jabatan fungsional Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya;
  4. Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota untuk menetapkan penyesuaian jabatan fungsional Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya;
  5. Pimpinan instansi pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan penyesuaian jabatan fungsional Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya;
  6. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri untuk menetapkan penyesuian jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. (Pasal 5 Permendiknas no 38/2010)

Tanya 7: Vagaimana prosedur penyesuaian jabatan fungsional guru itu?

Jawab: Prosedur pengusulan penyesuaian jabatan fungsional guru adalah sebagai berikut.
  1. Menteri Agama, pimpinan instansi pusat, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat lain yang ditunjuk mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional bagi guru yang mempunyai pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
  2. Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri atau Pejabat yang membidangi Pendidikan mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional bagi guru yang mempunyai pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
  3. Kepala sekolah mengusulkan kepada gubernur melalui kepala dinas pendidikan provinsi bagi guru yang mempunyai pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya.
  4. Kepala sekolah mengusulkan kepada bupati/walikota melalui kepala dinas pendidikan kabupaten/kota bagi guru yang mempunyai pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya.
  5. Guru bukan pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan jabatannya melalui inpassing diusulkan oleh kepala sekolah kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui kepala dinas pendidikan setempat.
  6. Guru bukan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerain Agama yang telah ditetapkan jabatannya melalui inpassing diusulkan oleh kepala madrasah kepada Menteri Agama melalui kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota setempat.(Pasal 6 Permendiknas no 38/2010)
Tanya 8: Apa saja kelengkapan administrasi yang perlu dilampirkan untuk mendapatkan SK Penyesuaian itu?

Jawab: Usulan untuk memperoleh SK Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 di atas harus dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut.
  1. Fotocopy atau salinan yang sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  2. Fotocopy atau salinan yang sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  3. Fotocopy atau salinan yang sah penetapan angka kredit terakhir;
  4. Surat keterangan kepala sekolah yang menjelaskan guru bersangkutan masih aktif melaksanaan tugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru pembimbing;
  5. Fotocopy atau salinan yang sah keputusan inpassing bagi guru bukan PNS.(Pasal 7 Permendiknas no 38/2010)
Tanya 9: Bagaimana tata cara pelaksanaan penyesuaian jabatan fungsional guru itu dilaksanakan?

Jawab: Tata cara pelaksanaan penyesuaian jabatan fungsional guru adalah sebagai berikut.
  1. Jenjang jabatan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 penyesuaian ke dalam jenjang jabatan sesuai dengan jabatan baru sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
  2. Pangkat dan golongan/ruang guru yang bersangkutan ditetapkan sama dengan pangkat dan golongan/ruang berdasarkan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir/SK inpassing yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
  3. Penetapan jumlah angka kredit kumulatif dalam penyesuaian jabatan guru menggunakan angka kredit kumulatif terakhir yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
  4. Penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya didasarkan kepada angka kredit kumulatif yang dimiliki guru bersangkutan dengan menghitung kelebihan angka kredit yang dimiliki. (Pasal 8 Permendiknas no 38/2010)
Tanya 10: Format apa saja yang digunakan dalam Penyesuaian jabatan fungsional guru itu?

Jawab: Penyesuaian jabatan fungsional guru dilakukan dengan menggunakan Format 1, Format 2, Format 3, dan Format 4 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.(Pasal 9 Permendiknas no 38/2010)

Tanya11: Apakah pengusulan penyesuaian jabatan fungsional guru dapat dilakukan bersamaan dengan usul kenaikan pangkat?

Jawab:
  1. Usul penyesuaian jabatan fungsional guru dapat dilakukan bersamaan dengan usul penetapan kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
  2. Apabila sampai akhir tahun 2012 guru tidak mengusulkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat, yang bersangkutan mengusulkan penyesuaian jabatan fungsional guru yang dimilikinya secara terpisah dari usul kenaikan jabatan dan/atau pangkat.(Pasal 10 Permendiknas no 38/2010)
Tanya 12: Kapan penyesuaian pangkat dan jabatan fungsional guru itu dilakukan?

Jawab: Penyesuaian jabatan fungsional guru dilaksanakan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini sampai dengan akhir Desember 2012.(Pasal 11 Permendiknas no 38/2010)

Tanya 13: Kapan Permendiknas no 38/2010 ini mulai diberlakukan?

Jawab: Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.(Pasal 10 Permendiknas no 38/2010). Yakni: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2010

12 komentar:

  1. Tanya: 1. Bagaimana dengan PNS Guru yang sudah meiliki Ijazah S1 yang legal dan relevan dengan bidang tugasnya dengan Pangkat Pembina IV/a tetapi Pendidikan di SK Pangkat Terakhir masih Diploma III ke bawah (ijzah S1 belum diakui BKN) apa bisa langsung disesuaikan pendidikannya dalam SK Inpassing Jabatan Guru?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Maaf baru saat ini sy baca dan langsung sy jawab pertanyaan sdr, yakni sbb:
      Jawab:
      Bisa langsung Ijazah S1 nya diusulkan secara bersamaan ketika impasing dan pengusulan PAK yang baru. Adapun nilai angka kredit Ijazahnya (karena sesuai dengan Bidang Tugasnya) = 100 – 60 = 40. (60 adalah Nilai angka Kredit Ijazah yang telah diakui sebelumnya, yakni DIII = 60).

      Hapus
  2. Tanya:
    1. Bagaimana dengan PNS guru ijazah S1 ekonomi + akta golongan III/a, PAK terakhir 132 kemudian tugas belajar S2 TEKNOMOGI PENDIDIKAN mendapat gelar Mpd, akan menyusun DUPAK untuk kenaikan pangkat III/b, berapa penyesuaian kreditnya? apakah bisa disesuaikan pula pendidikannya? terimakasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Maaf baru saat ini sy baca dan langsung sy jawab pertanyaan sdr, yakni sbb:
      Jawab:
      1. Nilai Angka Kredit Komulatif Penyesuaian (Impasing) = Nilai Angka Kredit Komulatif PAK Terakhir, yakni 132.
      2. Untuk naik pangkat/ Golongan ke III/b diperlukan Angka Kredit Komulatif = 150, dengan perincian:
      a. Unsur Utama minimum/ sekurang – kurangnya 90 % = 85 (Terdiri atas Sub Unsur: (1) Pendidikan, minimum = 78, (2) Pengembangan Diri, minimum = 3, dan (3) Publikasi Ilmiah/ Karya Inovatif, minimal = 4) .
      b. Unsur Penunjang maksimum/ sebanyak – banyaknya 10 % = 15.
      2. Ijazah S2- nya bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat ke III/b, namun karena Ijazah S2-nya tidak relevan dengan bidang tugas dan dengan Ijazah S1-nya, maka dimasukkan sebagai Unsur Penunjang dengan nilai Angka Kredit = 10

      Hapus
  3. tanya pak. menurut pendapat dari bebertapa pejabat dinas pendidikan bahwa guru yang mempunyai ijaza yang tidak sesuai dengna bidang tugasnya akan tidak bisa di inpassing. apakah rumor itu benar?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Maaf baru saya baca pertanyaan sdr, dan kini langsung saya jawab sbb:
      Jawab:
      1. Latar belakang pendidikan (D1/ SPG/SGO, DII, DIII, , S1, S2, S3) yang tidak sesuai dengan bidang yang diampu/diajarkan, tetapi memiliki sertifikat pendidik yang sesuai dengan bidang yang diampunya, maka disesuai nilai Angka Kredit, sesuai Permeneg PAN & RB No. 16 Thn. 2089, yaitu: D1/ SPG/SGO = 25, DII = 40, DIII = 60, S1 = 100, S2 = 150, dan S3 = 200.
      Contoh :
      a. Ijazah S-1 bahasa Indonesia, mengajar Matematika, sertifikat pendidik Matematika, angka kredit unsur pendidikannya adalah 100.
      b. Ijazah D-III Matematika, mengajar PKN, angka kredit unsur pendidikannya adalah 60.
      2. Latar Belakang (Ijazah S1, S2, S3) yang Tidak Relevan dengan bidang Tugasnya, selama memenuhi persyaratan: (1) PTN/PTS terakreditasi minimal B, (2) Ada Surat Ijin Belajar dari Bupati/ Walikota (Atau Surat Tugas Belajar, jika PTN/PTS-nya berjarak lebih dari 60 km dari tempat Tugas/ Rumah-nya), maka Angka Kreditnya diakui sebagai Unsur Penunjang, dengan Angka Kredit untuk: S1 = 5, S2 = 10, dan S3 = 15.

      Hapus
  4. tanya pak.. sy pangkat gol IIIa sdh 2 tahun di PNS, skrg ambil tugas belajar S2 tp sdh jalan 1 semester (udah kuliah duluan baru urus tugas belajar).. gmana aturan untuk penyesuaian ijasah dan kenaikan pangkatnya..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Maaf baru saat ini sy baca dan langsung sy jawab pertanyaan sdr, yakni sbb:
      Jawab:
      Aturan Penyesuaian Ijazahnya, nanti ketika sudah lulus dan memperoleh Ijazah, silakan diusulkan PAK kenaikan pangkatnya, dengan melampirkan:
      1. Foto Copy Ijazah yg dilegalisir Dekan untuk PTN, atau Kopertis untuk PTS.
      2. Surat Tugas Belajar dari Bupati/ Wali Kota.
      3. Surat Pemberhentian Sementara dari Jabatan Fungsional Guru dari Bupati/ Wali Kota.
      4. Surat Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Guru dari Bupati/ Wali Kota.
      Catatan: Tetapi bila yang diurus Surat Ijin Belajar, maka lampiran 3 dan 4 di atas tidak perlu, karena PNS tersebut masih tetap mengajar/ sebagai guru.

      Hapus
  5. Assalamu'alaikum, Mau tanya pak. Saya golongna III/b TMT 01 April 2013 , masa penilaian di PAk adalah samapi dengan 31 desember 2012 untuk mengajukan DUPAK yang lama penilaian pembelajaran dikurangi satu tahun kemudian dimasukkan nilai PKG benarkah seperti itu atau DUPAk lama di nilai seperti biasa kemudian ditambah nilai PKG kedalam lampiran V. tolong jelaskan yang benar seperti apa terimakasih

    BalasHapus
  6. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  7. Mohon Info, apakah bila saat ini saya golongan II/b, memiliki ijasah PPKn mengajar Guru Kelas SD dan sudah memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2013, masih bisa diproses inpassing dan langsung ke Jabatan Fungsional dan Golongan III/a? terima kasih

    BalasHapus
  8. Bgmn trkait pngwas sekolah, mrk kan diatur oleh permenpan & RB yg brbeda dg guru, apkah pmberlakuannya jg sm wktunya, mhn pencerahan, terima kasih..

    BalasHapus